Pentingnya Perundang-undangan Nasional Bagi Warga Negara Adalah – Pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Namun, pembicaraan untuk beralih dari 2020 ke pertengahan 2021 tampaknya tertahan.
Table of Contents
Kebijakan Tanggap Pandemi CoVID-19. Hal ini terlihat dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang umumnya menggariskan rencana kebijakan strategis negara dan tidak menyebutkan rencana relokasi IKN. Setelah pandemi CoVID-19 mereda pada kuartal terakhir tahun 2021, wacana transplantasi IKN kembali muncul dengan sejumlah kebijakan yang mempolarisasi masyarakat.
Pentingnya Perundang-undangan Nasional Bagi Warga Negara Adalah
Menurut pemerintah, pengalihan IKN memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) Untuk meringankan beban permasalahan pulau Jawa khususnya kota Jakarta
Mengenal Gisa Dan Pentingnya Data Kependudukan
; (3) tercapainya IKN yang aman, modern, lestari, dan berkelanjutan; (4) Menciptakan budaya baru sebagai cerminan visi dan pembangunan bangsa
Mengelola pembangunan daerah masa depan Indonesia. Namun, untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang sejalan dengan hak-hak masyarakat terdampak dan kepentingan publik, perlu dikritisi rencana pemukiman kembali IKN. Dalam artikel ini, kebijakan transfer IKN dijelaskan secara terbatas dalam hal kebijakan dan justifikasi hukum.
Keinginan dan keseriusan pemerintah untuk menggerakkan IKN terlihat dalam pembentukan undang-undang. 20 Maret 2022 Terbaru Kebijakan Penyertaan Modal Negara (UU IKN) Tanggal 10 Maret 2022 Ketua dan Wakil Ketua IKN menjabat. UU IKN juga menyebut ibu kota baru sebagai “Nasantara”. dan mengakomodasi beberapa aspek strategis sumber daya keuangan, antara lain geografi cakupan wilayah, bentuk dan struktur pemerintahan, tata ruang dan penggunaan lahan, pelimpahan kementerian/lembaga, pemantauan dan audit. Menurut laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan berkesinambungan.
Tentang status dan proses transfer IKN. Jika dilihat dari segi ini, rumusan UU IKN dijadikan sebagai jaminan hukum agar proses pengalihan IKN tidak boleh dibatalkan. Dengan demikian, ada kesinambungan kebijakan yang berkelanjutan meskipun ada perubahan kekuasaan di lembaga eksekutif dan legislatif.
Pentingnya Melaksanakan Kewajiban Pajak, Karena Sebagai Tulang Punggung Negara
Lantas, apakah pembentukan UU IKN dipandang perlu untuk memenuhi aspirasi kepentingan publik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya penting untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 12 Tahun 2011 mensyaratkan pemenuhan asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas yang relevan ditelaah dalam tulisan ini antara lain: asas kejelasan tujuan, asas kegunaan dan efektifitas, asas penerapan, dan asas keterbukaan.
) menetapkan bahwa harus ada tujuan yang jelas dalam menyusun peraturan IKN. Berdasarkan Bagian 2 Undang-Undang IKN, Ibukota Semenanjung bertujuan untuk: (1) menjadi kota yang berkelanjutan di dunia; (2) mendorong perekonomian Indonesia; (3) menjadi simbol identitas nasional yang mewakili kebhinekaan bangsa Indonesia;
Persoalannya, tujuan pengalihan IKN ke UU IKN tidak tepat arah pengambilan kebijakan dan tujuan legislasi bertentangan, yaitu apakah ada tujuan dibuatnya UU IKN? Kerangka kerja untuk “pengalihan ibukota negara” atau “memastikan legitimasi lokasi ibukota negara” atau bahkan keduanya. Hal ini tentunya menjadi masukan dan penilaian bagi legislator, karena masih terlihat sangat tidak terkoordinasi dan hanya terfokus pada upaya transisi IKN. Walaupun UU IKN paling baik tidak hanya mengatur transfernya saja, namun perlu dibakukan banyak aspek yang lebih spesifik dan komprehensif.
Asas ini dapat diterapkan, artinya perumusan hukum IKN harus memperhatikan implikasi filosofis, sosial dan hukum dari ketentuan tersebut terhadap masyarakat. Seperti disebutkan sebelumnya, aspek filosofis ini memberikan arah kebijakan bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat non-Jawa.
Pentingnya Taat Pajak Agar Fungsi Pajak Bisa Terselenggara Dengan Baik
Pembangunan kawasan global. Memang, mengingat model pembangunan nasional saat ini memprioritaskan pembangunan pedesaan, perbatasan dan pinggiran kota, pernyataan ini tampaknya berlawanan dengan konsep pemerintahan daerah. Oleh karena itu, jelas bahwa filosofi pemindahan KPN adalah siasat yang menunjukkan kegagalan praktik otonomi daerah yang selama ini ada.
Nama ibu kota, yang membangkitkan pro dan kontra masyarakat multiverse, memang pantas. Hingga saat ini, istilah “Kepulauan Takim” mengacu pada seluruh wilayah Indonesia (KBBI, 2016). Sekalipun diklaim bahwa “Nusantara” dianggap sebagai bentuk representasi Indonesia, penulis di sini berpendapat bahwa gagasan ini secara filosofis ambigu dan mengaburkan makna nusantara sebagaimana dipahami. Dianggap sebagai integrasi. Wilayah nasional. Dibandingkan dengan nama ibu kotanya, Jakarta, sejauh ini tidak ada kontroversi filosofis representatif yang relevan secara regional.
Selanjutnya, dari segi sosial, gerakan IKN dalam UU IKN tidak menunjukkan urgensi tertentu (
) sesuai keinginan masyarakat khususnya di daerah calon IKN. Sebelum menyusun dan membuat undang-undang IKN pengalihan IKN, hendaknya menerima keinginan seluruh rakyat agar kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat dan bukan kepentingan pemerintah. Hanya elit. Komunitas lokal dan masyarakat lokal di IKN adalah yang paling terpengaruh oleh berbagai kegiatan pembangunan. Nasib masyarakat dan lingkungan terdampak harus sama.
Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan
Harus diutamakan. Gerakan IKN merupakan kebijakan jangka panjang yang dampaknya menyasar seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Cacat hukum UU IKN adalah cacat formil dan fundamental dalam perumusannya. Salah satu wujud nyata dari disabilitas material ini adalah pergeseran pasal dan paragraf KPN dari perspektif filosofis kerukunan menjadi pelemahan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat. Sementara itu, kekurangan formal terkait dengan proses pembuatan undang-undang IKN yang belum tentu legal karena perumusannya terlalu cepat. Orang-orang kurang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
Asas kegunaan dan produktivitas menyatakan bahwa hukum IKN harus benar-benar diperlukan dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas ini berkaitan dengan asas penjelasan aspek objektif dan aspek sosial dari penjelasan sebelumnya. Kedua asas tersebut memiliki determinasi yang sama, dan harus dilihat kejelasan, urgensi dan kegunaan asas tersebut dalam perumusan undang-undang untuk menentukan apa dan mengapa dia diundangkan. Untuk memahami arti dari asas ini, tentunya perlu memahami berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kemampuan keuangan negara dan kondisi ekonomi, kondisi, pemerintahan serta dampaknya. . Kesiapsiagaan dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial budaya, pendidikan dan tata kota daerah.
Jika melihat realita kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, masyarakat luas membutuhkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 yang telah mengganggu berbagai struktur sosial. Orang-orang akan senang
Perempuan Pejuang Lingkungan Kawal Konstitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis
Program utama pemerintah ditujukan untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal ini dinilai lebih penting daripada pengalihan IKN melalui pengesahan UU IKN.
) mulai dari merencanakan, merancang, memperdebatkan, mengesahkan atau melaksanakan undang-undang IKN, siap melaksanakannya secara terbuka dan transparan kepada publik, sehingga membuka peluang masukan dan partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat.
). Secara umum asas ini merupakan kunci pembenaran dalam menentukan standar isi undang-undang. UU IKN diundangkan dalam waktu sangat singkat yaitu 42 hari (
, 2022). Logikanya, UU IKN butuh waktu lama untuk terbentuk dengan segala pembahasan isinya, apalagi UU IKN diperdebatkan saat liburan.
Di As, Menkumham Yasonna Sampaikan Pentingnya Pancasila Dalam Menjaga Kerukunan
Muatan pengaturan strategis yang seharusnya dimuat dalam UU IKN sebenarnya mengacu pada rangkaian peraturan, antara lain enam peraturan pemerintah, tujuh peraturan presiden dan satu peraturan tata kelola lembaga. Dewan Pengawas sebenarnya menangani aspek-aspek strategis utama, antara lain: kewenangan IKN, pendanaan publik IKN, mekanisme pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran, pengalihan dan pengelolaan kekayaan negara, serta pembagian wilayah IKN. Hal ini menunjukkan bahwa IKN telah menunjukkan ketergesaan dalam menyusun undang-undang, karena ketentuan yang diatur sangat terbatas dan tunduk pada banyak peraturan turunan.
Dari sisi regulasi, UU IKN memiliki beberapa kelemahan mendasar karena minimnya ruang lingkup regulasi. Banyak ketentuan peraturan yang diatur dalam UU IKN bersifat abstrak atau tidak memberikan detail untuk mengatur masalah tertentu. Contoh ketentuan abstrak yang paling jelas adalah Pasal 21 dan 37 UU IKN.
Pasal 21 terutama mengatur hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tata ruang, peralihan hak atas tanah dan lingkungan. Pada dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat hukum adat. Ternyata, tidak ada undang-undang khusus yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dari segi kepastian hukum, karena hak-hak masyarakat hukum adat tidak ditentukan, maka IKN harus secara komprehensif memasukkan hak dan kepentingan masyarakat hukum adat ke dalam perumusan hukum.
Pasal 37 mengatur peran serta masyarakat dalam penyiapan, pengembangan, pengalihan, dan pengelolaan IKN. Tulisan ini tidak merinci proses pemantauan dan partisipasi langsung masyarakat selama pembangunan IKN. Aspek mendasar yang juga dihilangkan dari UU IKN adalah tata cara pengesahan masyarakat hukum adat (
Inspektorat Prov Kalteng Sosialisasikan Pergub 21 Tahun 2021 Kepada Guru Dan Siswa Sma/smk Dan Slb Se Kotim
Selain Pasal 21 dan Pasal 37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengawasan UU IKN yang bisa dikritisi. Namun tulisan ini hanya sebatas memaparkan kelemahan mendasar UU IKN, bermasalah secara formal dan material. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kualitas kebijakan transplantasi IKN sangat buruk, tidak teratur, tidak terencana, terburu-buru dan mengabaikan keinginan masyarakat. Perilaku drastis ini terlihat pada pembentukan UU IKN yang sangat cepat minimal 42 hari. Legislasi bukanlah hal yang sepele. UU IKN harus memiliki aspek pengaturan yang jelas, spesifik dan komprehensif untuk memainkan peran hukum sebagai kebijakan.
Sebelum disahkannya dan dilaksanakannya UU IKN, ada hal yang cukup fatal dari perumusan UU tersebut, yaitu Naskah Ilmiah (NA) dibuat sembarangan dan terlihat kotor. Mencakup 175 halaman, NA sangat terbatas dalam menjabarkan persoalan kebangsaan dan kenegaraan, termasuk aspek filosofis, sosial, dan yurisprudensi. Secara logis, pengalihan proyek IKN besar tentu akan melibatkan banyak bidang yang terkena dampak seperti lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kebijakan publik, hukum dan perencanaan pemerintah daerah.
