Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Menjadi Tanggung Jawab

Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Menjadi Tanggung Jawab – – Tangga sudah jatuh, ini adalah peribahasa yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI

Hadi

Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Menjadi Tanggung Jawab – – Tangga sudah jatuh, ini adalah peribahasa yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI tentang jeda alkohol. Pasalnya, kebijakan ini tidak hanya merugikan anak bangsa tetapi juga menjadi masalah bagi pendapatan negara.

Menurut Presiden MUI Cholil Nafis, “kerugian daerah itu ada dalam amandemen Pasal 27 Permendag 2014 yang mengatur tentang pengecualian pengangkutan miras (minol) di bawah 1000 ml menjadi Permendag No 20 Tahun 2021. .Alkohol orang asing bisa 2500 ml.Tentunya ini akan mengurangi pendapatan pemerintah.Bukan hanya urusan pemerintah, kerugian negara juga untuk membereskan peredaran miras (alkohol) yang dianggap wajar karena ulah asing. turis atau kami dan keluar membawa lebih banyak anggur, ”katanya.

Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Menjadi Tanggung Jawab

Mengejutkan tetapi benar, negara Muslim tidak menyurutkan pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang alkohol yang santai. Padahal dalam Islam sudah jelas bahwa minum itu dilarang. Sesuai surat Al Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

Polres Gorontalo Kembali Gelar Kegiatan Sabar, Kali Ini Bersama Warga Limboto Barat

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman (kebenaran), miras, judi, (mengorbankan) berhala dan melempar anak panah ke arah takdir adalah kekejian, dan itu termasuk perbuatan setan, maka hindarilah (perbuatan tersebut) karena kamu beruntung”.

Ada ayat dalam Al-Qur’an yang melarang umat Islam minum alkohol. Namun, larangan ini telah diabaikan di negara ini. Karena negara ini bukanlah negara dengan sistem Islam, melainkan negara dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis akan melakukan apapun yang diinginkannya terlepas dari apakah itu legal atau ilegal. karena yang terpenting baginya adalah laba bersih. Relaksasi alkohol jelas hanya menguntungkan orang kaya dan turis, tapi merugikan generasi bangsa.

Alkohol (alkohol) adalah minuman yang mengandung banyak zat beracun yang membahayakan tubuh, menyebabkan banyak penyakit dan keracunan. Minum juga menyebabkan peminum kehilangan kesadaran dan akal sehatnya yang akan membawanya melakukan kejahatan. Dalam kata-kata Rasool SAW, dia mengatakan bahwa anggur adalah ibu dari kejahatan.

Nabi Muhammad bersabda bahwa arak adalah induk dari segala kejahatan (the mother of all evil) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, “Arak adalah induk dari kejahatan dan kejahatan terbesar, siapa yang meminumnya boleh berzinah dengan ibunya, ibunya.” saudara perempuannya dan saudara perempuan ayahnya. (H.E. At-Thambrani).

Ada Toko Jual Minuman Alkohol Dekat Sekolah Di Batu Putih, Dinas Perdagangan Sebut Ada Izin, Ptsp Heran

Oleh karena itu, jika relaksasi alkohol dilanjutkan, negara ini akan menjadi sangat jelek, dan masyarakat tidak akan dapat hidup damai dan harmonis. Orang harus tahu bahwa kehidupan yang damai hanya ada dalam sistem Khilafah karena sistem Khilafah dijalankan menurut hukum Islam.

Agama Islam jelas melarang perbuatan yang memabukkan serta siapapun yang terlibat di dalamnya. Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah melihatnya. Dia berkata, Alkohol adalah zat terkutuk, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang menyuruhnya diperas, yang siapa yang menuangkan, yang menuangkan, yang membeli, yang memeras, yang meminta diperas, yang menuangkan. Dia membawanya, orang yang meminta, dan orang yang memakan harga harus dibawa kepadanya. (dilaporkan oleh Ahmad (25/2, 71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (halaman: 44, 58), Abu Dawud (3674)).

Hukuman bagi orang yang minum alkohol adalah cambuk, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan: “Rasul (saw) cambuk (minum anggur) empat puluh kali, dan Abu Bakar empat puluh kali, kemudian Umar bin Khadab Dia menyelesaikannya dengan dua puluh delapan cambukan. Semua ini adalah Sunnah. ” (HR Abu Dawud)

Di sisi lain, orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti pabrik, pemasok, dan pedagang, akan menghadapi hukuman berat. karena itu adalah pikiran dari kegiatan ini. untuk menghukum kebijakan khalifah. dapat dipastikan bahwa hukuman tersebut akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Polresta Bekasi Kota, Musnahkan Belasan Ribu Botol Miras

Kemudian, sumber pendapatan negara khilafah berasal dari perbendaharaan, yang meliputi harta yang dikumpulkan dari kantor pajak, milik umum atau milik nasional dan warisan orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Di negara Teluk, sumber daya alam dikuasai dan dikelola oleh pemerintah sendiri, yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

Berbeda dengan sistem kapitalis demokrasi yang sumber daya alamnya dikuasai asing, sehingga mereka mengambil langkah investasi seperti miras, tanpa peduli apa yang membahayakan rakyat. Oleh karena itu, di bawah kekhalifahan, umat sebagian besar dilindungi oleh Syariah. Hanya di Kalifa orang akan hidup damai, sejahtera dan sejahtera Jakarta: Keberhasilan Polda Metro Jaya dengan bantuan Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan lima kontainer minuman beralkohol impor patut diapresiasi. Meningkatnya bootlegging baru-baru ini diyakini terkait dengan penolakan para penjahat untuk membayar pajak yang menekan alkohol.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam banyak adat istiadat maupun dalam kehidupan sosial beberapa budaya yang masih berhubungan dengan alkohol.

Bahkan, ada juga ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi masyarakat, baik untuk keperluan rekreasi maupun pesta. Misalnya minuman produksi dalam negeri yang terbuat dari fermentasi beras, singkong, siwalan, dll. Diantaranya adalah arak (Batak), ciu (Jawa Tengah), arak (Bali), sopi (Maluku) dan masih banyak lagi lainnya. Fenomena ini tidak bisa dipungkiri. Apalagi jika mengingat proses pembuatan dan konsumsi minuman beralkohol yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, kontroversi miras ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak seimbang.

Ribuan Miras Ilegal Dimusnahkan

Pemerintah sendiri melalui Departemen Kesehatan melakukan survei kebiasaan minum secara nasional. Salah satunya, dalam Survei Kesehatan Dasar 2007, ditemukan bahwa penduduk di berbagai daerah rutin mengonsumsi minuman beralkohol.

Ada sembilan negara bagian yang penduduknya memiliki prevalensi konsumsi alkohol tertinggi, rata-rata lebih dari 10 persen. Khususnya Sumut, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulut, Sulteng, Sumsel, Gorodalo, Papua, dan Papua Barat.

Jika melihat kebijakan produksi minuman beralkohol selama ini, sebenarnya pemerintah lebih banyak mengincar pajak bisnis. Namun, belum banyak kebijakan yang mengatur aspek perlindungan budaya dan kesadaran pengguna.

Pada masa penjajahan Belanda, peredaran minuman beralkohol diatur dan diberlakukan pembebasan pajak. Pemerintah mengeluarkan Ordonnantie Van pada 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 of 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344 tentang pengaturan peredaran minuman beralkohol. Pihak berwenang juga mengeluarkan Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 3488 el 489) untuk distribusi alkohol jenis bir.

Mau Beli Minuman Alkohol, Kini Harus Tunjukkan Ktp

Setelah Indonesia merdeka, peraturan warisan dari zaman Hindia Belanda terus ditegakkan, mempertahankan cukai dan membatasi penjualan minuman beralkohol. Pada tahun 1947, Pemerintah Rezim Lama mengeluarkan Undang-Undang Khusus Minuman Keras No.29 Tahun 1947. Dalam undang-undang ini, pemerintah menentukan bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan.

Kemudian, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menandatangani UU No. 11 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Perpajakan menggantikan hukum waris di Belanda. Dua tahun kemudian dikeluarkan Keppres 3 Tahun 1997 yang mengatur secara rinci tentang klasifikasi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Setelah itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014, yang kemudian diubah dengan peraturan 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan perlindungan pasokan, distribusi. dan menjual minuman beralkohol.

Undang-undang terbaru ini membatasi penjualan alkohol di wilayah tertentu. Seperti restoran, hotel, kafe dan tempat lain yang memiliki izin dari pemerintah setempat. Selain itu, konsumen dan pembeli minuman beralkohol juga dibatasi usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan identitas penjual.

Ratusan Miras Siap Jual Disikat Satpol Pp Kota Tangerang

Kebijakan pelarangan penjualan minuman beralkohol di semua tingkatan di pasar kecil, toko serba ada, dan pengecer di seluruh Indonesia ini didukung oleh kelompok aktivis yang melihat alkohol sebagai sumber kemaksiatan dan tanda penghinaan terhadap agama.

Namun protes juga dicetuskan oleh Asosiasi Ritel Indonesia yang melihat kebijakan mematikan perdagangan barang yang menguntungkan industri tertentu dan dinikmati konsumen.

Wakil Presiden Aprindo, Tutum Rahanta, menyerukan agar dibuat regulasi yang sesuai dengan kondisi demografi daerah. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam.

Dalam ulasannya, LBH Masyarakat menjelaskan bahwa Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 dibuat dengan tujuan untuk memaksa masyarakat khususnya anak-anak untuk minum. Namun, aturan tersebut tidak menanggapi realitas keinginan anak muda untuk minum alkohol.

Sinergitas Aparat Tni/polri Dan Distrik Mimika Timur Dalam Pemberantasan Miras Guna Menyelamatkan Generasi Muda

LBH Masyarakat mengatakan, UU ini justru menimbulkan masalah dalam konsumsi minuman beralkohol. Karena alkohol sulit ditemukan di pasar kecil, anak muda bahkan masyarakat umum akan beralih ke alkohol campuran. Ini akan meningkatkan risiko keracunan atau bahkan kematian.

Bersamaan dengan itu, ada pula desakan dari masyarakat untuk mengesahkan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Undang-undang ini mengatur bahwa produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol dapat dihukum penjara atau denda.

Oleh karena itu, kehadiran RUU Minol juga ditentang di banyak kalangan. Karena mereka dipandang tidak menyelesaikan masalah yang ingin dituju, tetapi merampok kehidupan orang-orang produktif dengan menjebloskannya ke penjara.

Selain itu, undang-undang ini dapat mengganggu banyak adat bahkan praktik keagamaan. Memang, bangsa harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka sementara mereka terus hidup dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan.

Jumat Curhat, Peredaran Miras Di Gorontalo Masih Tinggi

Sejauh ini pembahasan UU Minol belum selesai di DPR. Panja DPR RI gagal mencapai kata sepakat atas sengketa kepemilikan tersebut. Ada proposal untuk judul “Larangan Alkohol” dengan pengecualian terbatas dan hak kontrol untuk pengelolaan minuman beralkohol. Di sisi lain, ada yang mengusulkan judul “Pengendalian Minuman Beralkohol” dengan prinsip bahwa minuman beralkohol hanya boleh dikendalikan dari produksi sampai konsumsi.

Menurut LBH Masyarakat, pemerintah harus mengembangkan berbagai program yang dapat mengatasi masalah miras di Indonesia. Program ini dapat dilakukan dengan tiga cara.

Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di bawah batas minimum minum tentang bahaya minum di bawah umur.

Untuk menstandarkan kualitas anggur yang dipasarkan ke publik. Sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Kanit Samapta Polsek Pilangkenceng Tindak Penjual Miras

Pemerintah juga diharapkan memperkenalkan undang-undang yang melarang orang dewasa minum dengan anak-anak dan denda.

Hadi

Seorang penulis artikel blog yang berbakat dengan kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil di Indonesia, Hadi menemukan hasratnya dalam menulis sejak usia muda.

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar