Nama Dataran Tinggi Yang Terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah

Nama Dataran Tinggi Yang Terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah – Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di bagian timur Indonesia. Provinsi ini berdiri pada tanggal

Hadi

Nama Dataran Tinggi Yang Terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah – Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di bagian timur Indonesia. Provinsi ini berdiri pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Provinsi Sulawesi Barat secara astronomis terletak pada 0˚12′ – 3˚38′ Lintang Selatan dan 118˚43’15”-119˚54’3. bujur timur. Selain itu, secara geografis Provinsi Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya:

Terdiri dari 41 pulau. Secara administratif, provinsi ini memiliki 6 kota, 69 kabupaten, 73 kecamatan, dan 575 desa. Momuzu merupakan salah satu kabupaten/kota terluas di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 4.999,69 km2.

Nama Dataran Tinggi Yang Terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan Adalah

Arle, Bala, Bambang, Buntu Malanka, Mamasa, Mambi, Mehlan, Mesawa, Nosu, Rantebulahan Timur, Pana, Sasena Padang, Sumrarong, Thabang, Tabulan, Tanduk Kalua dan Tawalian

Nama Nama Dataran Rendah Di Papua Dengan Pemandangan Menakjubkan

Provinsi Sulawesi Barat memiliki kondisi topografi yang beragam yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian Provinsi Sulawesi Barat sulit diakses karena kompleksitas kondisi bentang alam yang beragam tersebut. Di bagian barat merupakan dataran rendah yang merupakan wilayah pesisir. Sedangkan bagian tengah dan timur memiliki dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dengan elevasi terendah berada di kawasan Mamoju bagian tengah, dengan ketinggian 6,26 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah tertinggi berada di wilayah Mamasa, mencapai 1.103,76 mdpl. Puncak tertinggi di provinsi Sulawesi Barat adalah Gunung Gandangdewat dengan ketinggian 3017 meter.

Kondisi lanskap yang ada dapat mempengaruhi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Ada kemungkinan tanah longsor di daerah pegunungan tinggi dan Himalaya di timur. Sebaliknya, dataran rendah cenderung mengalami banjir, terutama di bagian barat daya Provinsi Sulawesi Barat.

Wilayah Indonesia memiliki iklim tropis seperti halnya iklim provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 884,90 mm yang termasuk dalam kategori ringan. Tekanan atmosfer rata-rata sekitar 1007,18 mb dengan batas bawah 1001,9 mb dan batas atas 1012,5 mb. Kecepatan angin rata-rata 1,87 m/s dengan batas atas 8,22 m/s. Sedangkan suhu rata-rata di tahun 2019 mencapai 28,7 derajat Celcius.

Jenis kegiatan ekonomi utama di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Industri utama di Provinsi Sulawesi Barat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (40%), terutama subsektor perkebunan dan perikanan (29,9%). Kedua sub-daerah ini merupakan daerah dasar dan khusus Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan sektor yang maju dan berkembang pesat adalah subsektor tanaman pangan, perikanan, industri makanan dan minuman, administrasi publik dan jasa pendidikan. Komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Barat di bidang perkebunan adalah kelapa sawit yang pada tahun 2019 menghasilkan 252.450 ton dari 79.239 areal perkebunan atau setara dengan 3,19 ton per hektar.

Pdf) Sistem Agroforestri Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah penduduk merupakan data dasar yang sangat berguna untuk menghitung kebutuhan perencanaan. Jumlah penduduk akan selalu bertambah setiap tahunnya. Begitu pula di Provinsi Sulawesi Barat yang jumlah penduduknya naik menjadi 112.751 jiwa dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, Provinsi Polewali-Mandar merupakan wilayah terpadat di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah 478.534 jiwa (34%). Sedangkan wilayah Mamuzu Tengah memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 1,35.280 (10%).

Berdasarkan komposisi jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, secara umum terlihat bahwa penduduknya didominasi oleh laki-laki. Perbandingan antara pria dan wanita 10:9. Namun berbeda dengan Kabupaten Majene dan Polewali Mandar Pradesh yang didominasi perempuan. Ditinjau dari struktur penduduk, Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh kelompok usia muda di bawah 30 tahun. Sedangkan kelompok lanjut usia (di atas 65) memiliki porsi hanya 5%.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan bertambahnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk pada suatu satuan luas tertentu. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat adalah 107 jiwa per km².

Pada tahun yang sama, Provinsi Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata tersebut. Secara rinci, kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat berada di wilayah Polewali Mandar, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Mamuzu bagian tengah. Hal itu sebanding dengan jumlah penduduk dua kabupaten yang berseberangan.

Tumbuhan Hutan Hujan Tropis Indonesia Dan Ciri Cirinya

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama kurun waktu tertentu. Umumnya, tingkat pertumbuhan penduduk dinyatakan sebagai angka atau persentase. Dari tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 1,98%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,86%, dengan peningkatan terbesar di wilayah Mamuzu bagian tengah sebesar 2,51%.

Rumah dan sekitarnya merupakan kebutuhan primer untuk tempat tinggal manusia. Rumah harus menjadi tempat tinggal yang nyaman, sehat dan layak huni. Rumah yang tergolong sehat dan layak memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Sesuai BPS kriteria rumah layak huni adalah:

Berdasarkan hal tersebut, di Provinsi Sulawesi Barat, 97,82% rumah tangga memiliki rumah tanpa lumpur. 95,02% rumah tangga memiliki tempat tinggal dengan atap pabrik. 56,58% rumah tangga memiliki rumah yang baik dengan dinding bukan kayu dan bambu. Selain itu, dari segi alat buang air besar, sekitar 72,75% rumah tangga sudah memiliki sanitasi yang memadai. 85,8% rumah tangga memiliki sumber cahaya zloty. Sedangkan untuk sumber air minum, 86,9% rumah tangga sudah menggunakan sumber air minum yang berfungsi.

Rencana pembangunan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat tercantum dalam Rencana Tata Ruang Sulawesi Barat 2014-2034. Rencana ini juga telah disetujui oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan RTRW, kawasan pemukiman memiliki luas 14.818,92 km².

Ketahuilah 9 Nama Nama Dataran Rendah Di Pulau Kalimantan

Atau sekitar 0,88% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan penghuni perumahan hingga tahun 2034. Kawasan Polevali Mandar memiliki alokasi terbesar untuk sektor pemukiman yaitu 56%, sedangkan alokasi terkecil adalah 0,31% di kawasan Pasangkayu.

Menurut BPS, status kepemilikan rumah terbagi menjadi milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa dari orang lain, orang tua/anak/saudara, pejabat, dll. Namun berdasarkan statistik Propinsi Sulawesi Barat, status kepemilikan rumah tangga hanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan, kontrak/sewa, dan lain-lain. Rumah yang ditempati pemilik adalah rumah yang dibeli langsung dan benar-benar dimiliki oleh kepala rumah tangga. Rumah kontrak adalah rumah yang disewakan untuk jangka waktu yang telah disepakati. Rumah sewa adalah rumah yang disewakan dengan pembayaran secara teratur dan terus menerus tanpa batas waktu. Sedangkan rumah lainnya adalah rumah bersama dan rumah adat.

Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2020, status kepemilikan rumah milik sendiri dan lainnya berfluktuasi di Provinsi Sulawesi Barat. Umumnya, kepemilikan diri berlaku atas kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah mencapai 87,56% dalam satu tahun terakhir, diikuti oleh Kabupaten Majene (91,88%). Pada tahun yang sama, rumah kontrakan/kontrakan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai angka tertinggi sebesar 2,15% di Kabupaten Mamuzu (3,32%). Sedangkan status tenurial lainnya mencapai 10,29% dengan persentase tertinggi di wilayah Pasangkayu (22,1%).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh tidak layak huni karena konstruksi yang tidak teratur, kepadatan konstruksi yang tinggi, kualitas bangunan dan struktur, serta infrastruktur yang tidak memenuhi syarat. Definisi kawasan kumuh di Indonesia didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh walikota/bupati setempat. Ketentuan ini memuat tentang lokasi, luas dan informasi lain yang berkaitan dengan pemukiman.

Si Loper Bencana

Pemukiman di Provinsi Sulawesi Barat tersebar di seluruh kabupaten. Kawasan pemukiman terluas di Sulawesi Barat berada di kawasan Palewali Mandar dengan luas 280,22 hektar (34,5%). Sedangkan pemukiman terkecil terdapat di kawasan Mamuzu yaitu seluas 50,64 hektar (6,2%).

Kekuasaan memerangi permukiman kumuh ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan negara bagian memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Selain mengedepankan kualitas permukiman kumuh, pemerintah kabupaten/kota juga berhak menentukan lokasi permukiman kumuh. Jika luas pemukiman lebih dari 15 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat, jika 10-15 hektar menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan jika kurang dari 5 hektar menjadi kewenangan pemerintah daerah. kota. / Pemerintah Teritorial.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan program Kota Basti Bina (Kotaku) untuk mendukung gerakan pemberantasan permukiman kumuh. Program dilaksanakan di tingkat pusat dan kabupaten/kota, bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat untuk memerangi permukiman kumuh di beberapa daerah.

Salah satu program Kotaku adalah memberikan bantuan pemerintah kepada “kota tanpa permukiman kumuh” (BPM KOTAKU). Selain itu, BPM Kotaku akan memberikan bantuan tunai untuk kerja kepada 4 desa/kelurahan di wilayah Mazene dan 4 desa/kecamatan di wilayah Polevali Mandar pada tahun 2021. Besaran bantuan tunai intensif BPM Kotaku yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00 per kecamatan/desa.

Dataran Tinggi Di Indonesia Beserta Letaknya

Bangunan bukan tempat tinggal (non-residential buildings) adalah bangunan yang karakteristiknya tidak memenuhi persyaratan dan standar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penataan Perumahan. “. kawasan konstruksi dan pemukiman.” Berdasarkan data statistik, RTLH di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 98.511 unit pada tahun 2020. Berikut rincian sebaran RTLH per kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu program penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program Dukungan Perumahan.

Hadi

Seorang penulis artikel blog yang berbakat dengan kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil di Indonesia, Hadi menemukan hasratnya dalam menulis sejak usia muda.

Tags

Related Post

Leave a Comment