Hak Milik Secara Komunal Diakui Di Indonesia Seperti Tersirat Dalam Pasal – Sebuah “perisai” anti maling bernama KIK Kesadaran akan KIK oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat masih minim. Pemanfaatan ekonomi unsur-unsur tradisional terbatas. Kemungkinan diklaim oleh negara lain masih ada
Table of Contents
Di desa Lumban Suhi-Suhi di Pulau Samosir, Sumatera Utara, banyak model yang menampilkan kreasi tradisional Batak yang terbuat dari kain ulos. INTERPHOTO/Eddie Reg
Hak Milik Secara Komunal Diakui Di Indonesia Seperti Tersirat Dalam Pasal
JAKARTA – Sesampainya di Medan, Sumatera Utara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta masyarakat untuk tidak berhenti berkreasi dan berinovasi. Namun, ia juga mengingatkan warga jangan hanya berkreasi. Mereka harus mengeksploitasi kekayaan intelektual untuk keuntungan finansial.
Beragam Jalur Menuju Keadilan. Pluralisme Hukum Dan Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara
Usulan Menkumham Yasonna pada April 2022 beralasan kuat. Pemerintah memperkirakan kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum terhadap produk yang mereka hasilkan masih rendah. Jelas, ini adalah tugas yang sulit bagi aktor negara untuk mempromosikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Atas dasar itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menetapkan 6 Januari 2022 sebagai Tahun Hak Cipta.
Indonesia. Misalnya, produk Garam Ahmed Bali serta rumah mode Christian Dior yang menggunakan kain Endek Bali untuk Paris Fashion Week 2021.
Dia menjelaskan, Garam Ahmad Bali terdaftar sebagai produk indikasi geografis pada 2016, dan setelah merek terdaftar sebagai kekayaan intelektual, harganya dinaikkan. Potensinya juga terbuka
Pdf) Hak Milik Atas Tanah Adat Di Wilayah Kepulauan
Di sisi lain, sembilan dari sekitar 86 desain dalam koleksi terbaru Christian Dior menampilkan kain Endek dari Bali.
“Pada 5 Februari 2021, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertifikat Pendaftaran Kekayaan Intelektual Publik (KIK) kain Endek kepada pemerintah daerah,” jelas Yasonna kala itu.
Secara khusus, Menkumham mewajibkan pemerintah daerah (pemda) mendaftarkan KIK daerah agar tidak diklaim oleh pihak lain. KIK diyakini juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memaparkan beberapa contoh KIK yang bisa segera didaftarkan pemerintah daerah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Ini termasuk kain tenun, aneka kopi atau tarian tradisional.
Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Perairan
Luqman Janti Siajian, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Toba mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah telah mencermati kearifan lokal yang ada. Pencatatan selesai, agar KIK warisan leluhur tidak diklaim oleh pihak asing.
Kekayaan budaya Doba terlihat jelas. Meski luas Kabupaten Toba hanya 2.022 kilometer persegi (km2), namun dihuni oleh berbagai suku. Setiap subkelompok memiliki kearifan lokal unggulannya masing-masing.
Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan kelompok adat untuk menginventarisasi beberapa kearifan lokal yang akan didaftarkan sebagai KIK. Pemerintah daerah melibatkan kelompok adat karena merekalah yang benar-benar memiliki hak atas budaya dan kearifan lokal. Kelompok masyarakat adat juga memiliki hak untuk memutuskan apa yang akan dimasukkan.
Setelah perimbangan, pemda dan kelompok adat kembali berkumpul. Mereka membahas apakah hasil penghitungan itu bisa dicatat sebagai KIK dari Kabupaten Toba ke DJKI Kemenkumham.
Ppkn Kelas X
Kopi Doba Arabica adalah salah satunya. Pendaftaran ini dilakukan atas usulan peserta usaha. Sehingga kopi khas Dopa tidak dikenal oleh pihak asing.
Lukman menjelaskan, setelah kopi Arabika Toba, sekitar Mei 2022, Pemkab Toba mendaftarkan andaliman dan kemenya, ulos, tor tor dan mossat (Batak Silat) dalam daftar KIK. Namun, ketetapan kearifan lokal tersebut untuk menjadi milik masyarakat Toba belum diperoleh.
Orang-orang menyadari perlunya perlindungan. Kelompok masyarakat adat berniat melestarikan kearifan lokal ini. Masalahnya, mereka tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkan warisan para leluhur tersebut.
Pemerintah pusat dinilai kurang aktif dalam sosialisasi. “Umumnya masyarakat belum memahami pentingnya mendaftarkan budaya, merek dagang, hak cipta, paten, dan indikasi geografis,” kata Luqman.
Menakar Nasib Masyarakat Adat Setelah Ada Uu Cipta Kerja
Imbasnya, Pemprov DKI Jakarta mengikuti Pemkab Doba. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mempresentasikan dokumen permohonan sembilan proposal KIK Betawi. Gambus Betawi, Gerakan Pencak Silat Saka, Pencak Silat Sekojor, Pencak Silat Sabeni Tanabang, Sohibul Hikayat. Seni Bela Diri Troktok Silat, Seni Bela Diri Warisan Djakarta Pencak Silat, Seni Bela Diri Mustika Kwitang. Terakhir Pencak Silat Gamblong masuk dalam daftar aplikasi KIK.
Sebelumnya, Pemprov DKI memperoleh sertifikat KIK untuk Silat Tiga Beran, Tari Zapin Betawi, Rebana Hadroh, Silat Cingkrik dan Wayang Betawi.
Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, mengatakan usulan tersebut merupakan hasil koordinasi dan diskusi dengan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB).
Dalam prosesnya, kedua belah pihak memperhatikan mata budaya yang akan dihadirkan. Kemudian budaya ini dideskripsikan, dilanjutkan dengan penelitian. Selanjutnya, dokumentasikan budaya sebagai bukti pendukung. Terakhir, mintalah dukungan dari Kementerian Kebudayaan dan LKB, lalu daftarkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pdf) Pelepasan Hak Adat Atas Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan
Iwan menambahkan, ini bukan hanya masalah budaya, dan beberapa budaya Betawi yang telah mendapatkan pendaftaran warisan budaya takbenda (WBTB) dapat melanjutkan proses pendaftaran hak kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terkait unsur budaya yang masuk dalam KIK, Koordinator TU dan Humas Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Irma Mariana mengatakan, pemerintah sepakat masih banyak yang belum terlindungi.
Selain TCE, TK, GR dan kemungkinan indikasi geografis, masih banyak yang belum dieksploitasi.
Padahal, kekayaan tersebut berpotensi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga dapat melindungi cagar budaya ini. Pada saat yang sama, cobalah untuk meminimalkan permintaan orang asing akan kekayaan budaya dan alam Indonesia.
Pdf) Policy Advocacy Strategy For Protecting The Existence Of Communal Land Ownership In Investment Activities
Oleh karena itu, seluruh Kanwil Kemenkum HAM berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait KIK ini. Jika lolos, maka akan didaftarkan di pusat data KIK Indonesia.
Menurut Irma, setiap pemda cenderung mendaftarkan KIK-nya. Di saat yang sama, banyak pemerintah daerah yang belum memahami pentingnya daftar KIK. “Dengan tersebarnya KIK dan bantuan DJKI, banyak pemda yang berminat mendaftarkan KIK,” ujar Irma,
Mengingat urgensinya, Kementerian Hukum dan HAM telah menjadikan KIK sebagai prioritas nasional sejak tahun 2020. Yaitu dengan membuat Pusat Data KIK Nasional. Bersamaan dengan itu dikembangkan integrasi Pusat Data KIK Nasional dan disusun peta potensi ekonomi KIK.
Selanjutnya, sebarkan penggunaan KIK yang bernilai ekonomis. Terakhir, gunakan KIK yang bernilai ekonomis. Upaya itu menunjukkan hasil. Pendaftaran KIK meningkat selama tiga tahun terakhir.
Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap Wtotrips Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional
Pada tahun 2020, sebanyak 514 permohonan pendaftaran KIK telah diajukan. Namun, hanya 84 yang diverifikasi. Selebihnya, belum dilengkapi dengan data pendukung yang memadai untuk validasi.
Tahun berikutnya, seluruh pemda mengajukan 1.041 permohonan pendaftaran KIK. Dari jumlah itu, hanya 671 yang diperiksa. Sebanyak 370 KIK tidak dilengkapi dengan data pendukung.
Kemudian, sepanjang tahun 2022 hingga akhir Juli, Kementerian Hukum dan HAM menerima 377 permohonan pendaftaran KIK. Baru, terbukti 180. Selebihnya masih dikerjakan.
Irma juga mengingatkan banyak keuntungan mendaftar di KIK. KIK memiliki payung hukum yang jelas dan memiliki nilai ekonomis bagi pengembangan usaha.
Pdf) Aktualisasi Hak Asasi Budaya Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Jawa Timur Dikaitkan Dengan Upaya Pemajuan Kebudyaan
Manfaat lainnya, sebagai sumber rujukan penelitian. Sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan bahan untuk pengembangan budaya lokal. Terakhir, sebagai sumber inspirasi penciptaan karya intelektual pribadi.
Pada saat yang sama, jika KIK tidak didaftarkan, kearifan lokal berisiko dituntut oleh negara lain. Tidak ada bukti sebagai data pembanding dan pendukung. Selain itu, ancaman kepunahan KIK belum terdokumentasi karena kurangnya data dan dokumentasi.
Merujuk data tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mencatat antara tahun 2020 hingga 2022, negara asing mengklaim tiga KIK Indonesia. Diantaranya adalah Shiseido Jepang. Tari gantung diklaim oleh Malaysia. Kemudian, Reog Ponorogo, juga diklaim oleh Malaysia.
Menurut Sjamsul Hadi, Direktur Departemen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga tahun 2021 telah dihitung sebanyak 11.158 KIK sesuai dengan nomor Undang-Undang (UU), khususnya terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional No 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan kemajuan .
Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas By Tifa Foundation
Ia optimistis pendaftar KIK akan terus bertambah. Menurutnya, seluruh daerah tetap melakukan pemeriksaan inventarisasi dan berkas di Kemendikbud.
“Padahal kami telah melakukan verifikasi dan menetapkan hingga 1.528 item warisan budaya takbenda nasional,” kata Sjamsul, Rabu (8/10).
Semua pelaku budaya memahami pentingnya KIK ini, jelas Sjamsul. Pemerintah hanya perlu memberikan insentif untuk meningkatkan keinginan mereka mempercepat pendaftaran KIK.
Ia mengingatkan perlunya memperkuat database pemilik tanaman tersebut. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga budayanya. Jika ada pihak lain yang mencoba mengklaim, pemerintah dapat menggunakan pembelaan untuk menyelesaikan masalah ini.
Media Indonesia 10 November 2021
Syafuan Rozi Soebhan, Pengamat Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional, melihat pentingnya KIK. Dia mengatakan pemerintah tidak boleh mengabaikan kearifan lokal seperti itu. Pengumpulan dan penyimpanan data adalah masalah besar.
Ia menegaskan, di era milenial ini, tidak banyak anak muda yang benar-benar memahami budayanya. Hanya sedikit orang yang peduli.
Tanpa catatan formal, budaya dan turunannya perlahan akan hilang. Parahnya, unsur tradisional tersebut bisa diambil alih oleh negara lain. Tuntutan Malaysia terhadap budaya Indonesia adalah contohnya. Ini karena Indonesia dan Malaysia adalah sekutu.
“Selain itu, di Malaysia, anggaran pemerintah digunakan untuk memelihara dan menggiatkan budaya mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan,” kata Syafuan.
Hki Dan Implementasinya Bagi Indonesia
Ia menambahkan, selain pemerintah harus terus berupaya mengajak pemerintah daerah mendaftarkan KIK, Kementerian Hukum dan HAM juga harus aktif bekerja sama dengan badan-badan dunia. Dengan begitu, perlindungan KIK Indonesia lebih kuat. Singkatnya, budidaya dalam dan luar ruangan, semuanya tersedia.
