Pemerintah kini telah melakukan serangkaian penyesuaian harga komoditas domestik terhadap harga pasar dunia melalui kenaikan harga dan subsidi.
Salah satu yang dilakukan akhir-akhir ini adalah minyak goreng yang harganya cukup tinggi dan suplai yang kurang stabil.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah menyiapkan program stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng dalam bentuk subsidi kepada masyarakat, yaitu pemberian Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT) Minyak Goreng. .
“Tujuannya untuk meringankan beban dan menjaga daya beli atau belanja masyarakat saat memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari khususnya minyak goreng,” kata Susiwijono di Jakarta, Jumat (08 /04/2022).
Ia melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program BLT Migor yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 dan juga telah menggunakan anggaran untuk itu, yang telah dikoordinasikan oleh Panitia PC-PEN dan Departemen Perbendaharaan.
Sebagai informasi, ada dua jenis BLT Migor, pertama BLT Migor pada klaster Program Bantuan Sosial Pangan dan kedua BLT Migor pada Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).
BLT Migor pada klaster Program Bansos Pangan disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT (kartu Sembako) dan 1,85 juta Keluarga Harapan (PKH), yang bukan penerima BPNT masing-masing sebesar Rp 100.000 per KPM per bulan selama 3 bulan (April-Juni 2022) diberikan langsung sebesar Rp. 300 ribu.
Sementara itu, BLT TKI di klaster program BT-PKLWN akan diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung (terutama yang memiliki toko kelontong) di 514 kabupaten/kota, masing-masing menerima Rp 100.000 per PKL per bulan selama 3 bulan.
Program BT-PKLWN juga langsung diberikan senilai Rp 300.000 per penerima. Ini menggunakan skema BT-PKLWN yang disalurkan langsung oleh TNI dan POLRI.
Anggaran BLT Migor menggunakan anggaran program PEN 2022 yang berjumlah Rp 6,19 triliun sesuai daftar pelaksanaan anggaran Departemen Sosial (DIPA) untuk BLT Migor untuk klaster bantuan pangan, sedangkan untuk BLT migran untuk program BT-PKLWN klaster A anggaran sebesar Rp 750 miliar sedang disiapkan APBD. di TNI/Polri.
Jadi total anggaran BLT Migor adalah Rp 6,945 triliun.
Untuk mendukung kelancaran pendistribusian dan agar program tepat sasaran maka dijalankan aplikasi mobile yaitu Sistem Aplikasi BT-PKLWN Telkom untuk pendistribusian oleh TNI dan Sistem Aplikasi Puskeu Presisi untuk pendistribusian BT-PKLWN di kepolisian.
“Dengan arahan Presiden, program BLT untuk migran harus disalurkan pada Ramadhan ini atau paling lambat seminggu sebelum Idul Fitri,” kata Susiwijono.
“Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan selaku pengelola program PEN TNI/Polri terus mendorong percepatan penyebaran program BLT Migor”, tutupnya.
Cek Daftar Nama Penerima Bantuan Dana Sosial
