Berekspresi Adalah

Berekspresi Adalah – Semarang – Kebebasan berekspresi adalah hak setiap individu untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara

Hadi

Berekspresi Adalah – Semarang – Kebebasan berekspresi adalah hak setiap individu untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, cetak dan audiovisual, serta ekspresi budaya, seni dan politik.

Augustin Rina Herawati, dosen ilmu sosial Universitas Diponegoro, Semarang, mengutarakan pendapat tersebut saat menjadi pembicara pada webinar literasi digital, “Kebebasan Berbicara di Dunia Digital”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2021).

Berekspresi Adalah

Dalam perbincangan virtual dengan sekitar 300 peserta, Augustin memahami bahwa dunia digital adalah gambaran umum tentang modernisasi dan perangkat yang dikandungnya, tempat manusia modern dapat melakukan segala aktivitas. Bagaimana cara mengekspresikan diri di dunia digital?

Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan

Menurut Augustin, kebebasan berbicara dan berekspresi di Indonesia, ditambah dengan akses informasi dan alat komunikasi melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Seiring maraknya penggunaan media sosial dan internet di Indonesia, fungsi dan peran komunitas internet atau pengguna internet itu sendiri telah berubah.

“Selain itu, ada 175,5 juta orang yang tinggal di Indonesia. 65,3 persen pengguna internet. (2020), masyarakat era 4.0 membentuk pola komunikasi dan membentuk era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis,” jelas Augustinas.

Dalam dunia digital, istilah tersebut, lanjut Agustinus, sebenarnya sudah memiliki aturan hukum yang menjaminnya. Misalnya, Pasal 19(2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan apa pun terlepas dari batas-batas, secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau dalam media lain apa pun yang dipilihnya.

Bebas Berekspresi Di Ruang Digital Bukan Bablas Tanpa Batas

“Hukum kebebasan berekspresi juga dijamin oleh UUD 1945 28E. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Juga pada tahun 1945, Pasal 28F UUD: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia,” kata Augustin. dikatakan.

Ágoston mengeksplorasi efek positif dari istilah tersebut di dunia digital, yaitu perolehan pengetahuan baru dan wawasan yang lebih luas berkat akses informasi yang mudah. Anda kemudian dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi Anda sehingga ruang yang diberikan untuk menyampaikan pendapat tentang berbagai masalah politik juga mendorong terwujudnya aspirasi dan peningkatan ekonomi.

“Namun, kebebasan berekspresi juga memiliki efek negatif, seperti munculnya postingan mirip meme yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik orang atau kelompok lain, memaki, menghina atau mengejek mereka dengan kata-kata yang tidak pantas hingga pencemaran nama baik,” kata Augustin.

Di akhir paparannya, Agustinus memberikan nasehat bagaimana berekspresi secara bijak di dunia digital, antara lain: bersikap positif dan bijak dengan media sosial; jangan mudah terpancing oleh sinyal suara; memahami platform jejaring sosial yang digunakan; memahami sisi hukum; dan berhati-hatilah dengan emosimu.

Belenggu Dalam Berekspresi

Pemimpin redaksi media online Swarakampus.com, Krisno Wibowo, juga melihat kebebasan berekspresi di era baru pemerintahan. Menurutnya, era Orde Baru ditandai dengan kebebasan dari monopoli oleh rezim yang berkuasa. Beberapa media yang kritis terhadap pemerintah kemudian ditutup. Saat itu, era reformasi ditandai dengan keterbukaan informasi.

“Kita hidup di era saat ini, ditandai dengan konvergensi digitalisasi dan platform media. Jurnalisme berada di persimpangan: jurnalisme warga, jurnalisme klik, jurnalisme flash, dan jurnalisme investigatif,” kata Krisno.

Apapun media yang kita gunakan, menurut Krishna, penting untuk menjaga etika dalam ruang digital. Trik: hindari kecurangan, pornografi dan kekerasan; menghindari ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan oposisi; menghindari prasangka; mempertimbangkan keakuratan dan sumber informasi.

Maryanto (aktivis Lintas Agama), Akhmad Ramdhon (Dosen Sosiologi UNS Surakarta) dan musisi Sony Ismail menjadi salah satu pembuat opini terpenting dalam webinar yang dipimpin oleh moderator Amel Sannie. (*) Klaten – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan webinar literasi digital untuk masyarakat pada Jumat (10-15/21) di Klaten. Tema sesi ini adalah “Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital” dan akan membahas literasi digital dari empat perspektif: budaya digital, keamanan digital, keterampilan digital, dan etika digital.

Kominfo Tingkatkan Pemahaman Tentang Kebebasan Berekspresi Lewat Asean Talk

Bobby Aulia (penghibur) menjadi moderator kegiatan Ganjar Pranowo (Gubernur Provinsi Jawa Tengah), I Nyoman Yoga Segara (Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar – IAPA), Arif Hidayat (Dosen Universitas Negeri Semarang), Novitasari (Dosen Tidar). University) dan Sumedi (website developer) sebagai dosen. Stephanie Cecilia (pendiri medizis.id, runner up Miss Grand Indonesia 2018) adalah key opinion maker.

Dalam webinar tersebut, Arif Hidayat menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi di internet adalah ketika kita dapat dengan bebas mengungkapkan perasaan, pendapat, dan kritik kita, tanpa takut dilecehkan. Tapi tetap menghargai orang lain. Selain itu, dimungkinkan untuk mengunggah foto tanpa dikritik oleh orang lain karena tidak senonoh.

“Kebebasan berekspresi artinya kita bebas berekspresi. Mulai dari topik politik hingga kehidupan sehari-hari, namun tetap menghormati norma dan aturan masing-masing,” jelasnya dalam webinar tersebut.

Ia menambahkan: kebebasan berpendapat dan berpendapat juga dapat membahayakan ketertiban umum. Ditambah dengan adanya penipuan sebagai misinformasi di dunia maya. Selain itu, gangguan informasi seperti disinformasi, misinformasi, dan disinformasi mengacaukan unsur opini dan ekspresi.

Dewan: Kebebasan Berekspresi Di Dunia Maya Dibatasi Dengan Norma Dan Hukum |republika Online

“Kebebasan berekspresi tidak ada batasannya. Ada batasannya juga agar tidak menyinggung orang lain. Dan tidak bisa membahayakan kepentingan masyarakat, negara dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, pembicara UHN IGB Denpasar Sugriwa I Nyoman Yoga Segara menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang. Selain itu, kebebasan berekspresi juga terkait dengan hak asasi manusia lainnya. Misalnya, kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Bersosialisasi dan bertemu makhluk sosial lainnya.

“Ada beberapa hal yang dilakukan di Indonesia untuk membatasi ekspresi di media sosial. Salah satunya penghapusan mural belakangan ini. Kemudian penangkapan terkait kritik terhadap pemerintah,” komentarnya.

Ia menambahkan: dalam hal ini diperlukan literasi digital. Agar ekspresi bebas dari kesalahan dan responsif terhadap hasil ekspresi. Selain itu, penting untuk memahami budaya digital agar misinformasi tidak menimbulkan kontroversi.

Soal Administrasi Umum

“Esensi etika di ruang maya adalah tidak berbuat salah. Kepada diri sendiri dan orang lain. Alasannya, apa yang kita lakukan di ruang maya merupakan cerminan diri kita di dunia nyata,” pungkasnya. (*)2 DEFINISI Kebebasan berekspresi adalah hak dan kebebasan demokrasi yang fundamental. Pada sesi pertamanya pada tahun 1946, sebelum adopsi deklarasi atau perjanjian hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 59(I), yang menyatakan: “Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan landasan dari semua kebebasan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, “dalam demokrasi yang memungkinkan kerja dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan berbicara adalah penting.

Kebebasan berekspresi tidak mutlak, kebebasan berekspresi selalu dibatasi antara lain oleh hak orang lain untuk melindungi reputasinya. Inilah sebabnya kami tahu ada undang-undang yang melarang pencemaran nama baik dan penghasutan. Standar hak asasi manusia internasional mengakui pembatasan kebebasan berekspresi. Kendala harus memenuhi beberapa syarat yaitu melalui batasan Paramater pada Pasal 19. Tujuan pembatasan adalah untuk melindungi kepentingan yang sah. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan tersebut

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, yang tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta terpenuhinya syarat-syarat yang adil menurut moral. dan nilai-nilai agama, atau pertimbangan keamanan. dan ketertiban umum. dalam masyarakat demokratis”

Pasal 19 dibuat. Pernyataan Hukum Kebebasan Berekspresi di Indonesia “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apapun, dengan tidak memandang batas-batas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Merdeka Berekspresi Dalam Gambar Dan Cerita

Contoh: kontroversi seputar kasus Luna Maya; Antara etika pelaporan dan kebebasan berbicara. Khususnya etika postingan yang melanggar kode etik kehidupan pribadi Luna Maya. 2. Keberatan Prita Mulyasari terhadap RS Omni Internasional. “Prita mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang pesannya terbatas ke teman-temannya. Namun, kemudian dibubarkan. Pihak rumah sakit yang tidak terima dengan pendekatan Pritha Mulyasari mengajukan gugatan pencemaran nama baik.”

7 PORNO DAN MATERI cabul Sanksi terhadap media pornografi diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi Republik Indonesia. Rumor adalah berita yang tersebar luas dan juga menjadi diketahui publik, tetapi kebenarannya diragukan atau berita negatif. Kebebasan pers merupakan hak warga negara yang berdaulat, yaitu hak atas kebebasan mengungkapkan pikiran secara lisan dan tulisan, dan hak atas informasi (hak publik untuk mengetahui).

Agar situs web berfungsi, kami mendaftarkan data pengguna dan membagikannya dengan administrator sistem. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menerima kebijakan privasi kami, termasuk kebijakan cookie kami. Jakarta-Twitter Indonesia bersama Komnas HAM RI, SAFEnet dan LBH Jakarta meluncurkan layanan pesan #AdaBantuan melalui TwitterSpaces (Jumat 27/05/2022).

Layanan ini muncul di Twitter ketika pengguna mencari informasi menggunakan kata kunci terkait kebebasan berekspresi.

Pdf) Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat

Dialog akan dimulai dengan tema “Kebebasan Berbicara dan #OpenInternet di Indonesia” dengan partisipasi Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penasihat Komnas HAM, Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta, Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Indonesia. SAFEnet. dan Public Policy Twitter Indonesia Puri Kencana Putri, dan moderator Expanding Human Rights di Komnas HAM RI, Sri Rahayu.

“Merupakan tanggung jawab negara untuk menghormati perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab untuk memberikan ruang yang sehat bagi seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan pendapatnya,” ujar B. Beka.

Untuk itu, Komnas HAM Republik Indonesia berupaya untuk terus mendorong peraturan dan kebijakan pemerintah yang menghargai kebebasan berekspresi dan berekspresi individu.

Hadi

Seorang penulis artikel blog yang berbakat dengan kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil di Indonesia, Hadi menemukan hasratnya dalam menulis sejak usia muda.

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar